| Senin, 05 Mei 2008 | |
|
Padang, Padek– Sekprov Sumbar Yohanes Dahlan mengakui, sistem pendidikan nasional dan daerah masih menghadapi banyak masalah. Sehingga menyebabkan output (hasil) pendidikan belum lagi sesuai dengan tuntutan masa depan. Demikian antara lain benang merah yang diungkapkan Sekprov ketika tampil sebagai keynote speaker pada seminar pendidikan ”Mewujudkan Generasi Cerdas dan Bertaqwa, Generasi Pemimpin dan Dambaan Umat Basa Depan Bangsa.” Seminar ini dihelat Pesantren Modren Terpadu Prof Dr Buya Hamka, di gedung pertemuan Bagindo Aziz Chan, Padang, Minggu (4/5), dan diikuti sekitar 400-an peserta yang berasal dari tenaga pendidik se-Sumbar.
Yohanes memaparkan, sistem pendidikan terbagi dalam tiga bagian; input, proses dan output. Pada tahap input, ada beberapa unsur yang sangat menentukan tingkat keberhasilan pendidikan. Antara lain anak didik yang sesuai dengan jenjang pendidikan, pengetahuan dan kemampuan orangtua, kualitas guru dan perhatian masyarakat terhadap pendidikan. ”Pada tahap input, kita menemukan sedikitnya tiga pemasalahan. Pertama, lingkungan, seperti tingkat pendidikan orangtua relatif rendah, ekonomi keluarga yang kurang mampu, lingkungan sosial yang kurang menguntungkan dan pengaruh kemajuan teknologi informasi yang kurang baik seperti radio, televisi, internet dan lain-lain,” ulasnya. Kedua, kondisi pendidik, antara lain pendapatan guru yang masih relatif rendah, kualitas dan keterampilan guru yang masih terbatas, kesungguhan dan keseriusan guru dalam mendidik. Serta ketiga, kurikulum yang dikembangkan lebih diarahkan pada upaya untuk mencerdaskan peserta didik, tetapi sangat kurang untuk pembentukan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia dan keterampilan serta kepemimpinan. Lalu, permasalahan tahap proses pendidikan, terletak manajemen sekolah masih lemah. Manajemen sekolah banyak yang tidak memiliki perencanaan yang holistik, tidak memiliki pengorganisasian yang baik, serta tidak memiliki pergerakan yang dinamis, serta tidak memiliki pengawasan yang kuat. Mecermati permasalahan pendidikan dan output yang diharapkan tersebut, lanjut Yohanes, maka upaya penanganan sistem pendidikan harus dilakukan secara holistik, terutama terhadap permasalahan-permasalahan pada tahap input dan proses dari sistem pendidikan. Upaya yang dilakukan itu harus dapat mengatasi permasalahan secara terencana dan bertahap. ”Untuk mengatasi permsahalan pendidikan ini, Pemprov Sumbar telah merumuskan berbagai kebijakan jangka panjang, menengah dan jangka pendek atau tahunan. Kebijakan tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan melalaui APBD setiap tahun,” beber Yohanes. (jig) |
Arsip untuk PendidiKAN ALTERNATIVE
Sistem Pendidikan Bermasalah
Wajar Dikdas Sembilan Tahun Gratis, Mungkinkah?
Oleh
Stevani Elisabeth
Jakarta – Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun gratis memang menjadi impian setiap warga negara Indonesia. Namun, pendidikan gratis itu sendiri masih sering disalahartikan.
Interpretasinya pun macam-macam. Ada yang mengartikan pendidikan gratis sebagai tidak membayar uang sekolah berikut dengan segala keperluan lainnya seperti buku, seragam, transportasi, dan sebagainya. Ada pula yang mengartikan pendidikan gratis hanya meliputi biaya operasional sekolah saja.
Menurut Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Suyanto, jenis biaya pendidikan berdasarkan PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ada tiga, yakni biaya operasional yang merupakan biaya input pendidikan yang habis pakai dalam satu tahun atau kurang, atau biaya yang dikeluarkan berulang-ulang setiap tahunnya meliputi biaya operasional personel dan biaya operasional nonpersonel.
”Pemerintah hanya menanggung biaya operasional sekolah seperti uang sekolah, gaji guru, dan sebagainya. Biaya transportasi siswa dari rumah ke sekolah dan sebagainya masih dibebankan pada orang tua,” ujarnya.
Kedua, biaya investasi yang meliputi penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap yang penggunaannya lebih dari satu tahun. Dan ketiga, biaya pribadi yang merupakan biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua siswa.
Suyanto menjelaskan perkiraan kebutuhan biaya operasional per siswa per tahun untuk SD Rp 1.109.000/siswa/tahun di mana besarnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 254.000/siswa/tahun. Kebutuhan biaya operasional untuk SMP sebesar Rp 1.595.000/siswa/tahun, di mana besarnya dana BOS Rp 354.000/siswa/tahun.
Dia menjelaskan setiap tahun, pemerintah membutuhkan biaya sebesar Rp 29.790 triliun untuk 26.862.332 siswa SD. Namun pemerintah hanya mampu menyediakan dana BOS sebesar Rp 6,823 triliun.
Untuk SMP, pemerintah membutuhkan biaya sebesar Rp 14,379 triliun untuk 9.015.069 siswa. Namun dana yang disediakan untuk BOS baru mencapai Rp 3,191 triliun. ”Dalam hal ini ada kekurangan dana sebesar Rp 22,967 triliun untuk SD dan Rp 11,188 triliun untuk SMP,” lanjutnya.
Suyanto menambahkan, dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini ada beberapa daerah yang peduli dengan hal itu dengan mengalokasikan Dana Operasional Pendidikan (DOP) dari APBD-nya seperti DKI Jakarta yang mengalokasikan DOP sebesar Rp 50.000/siswa SD/ bulan dan Rp 100.000/siswa SMP/bulan, Padang Pariaman Rp 8 juta/bulan/ sekolah SD, Kota Pasuruan Rp 10.000/siswa SD/bulan dan Rp 20.000/siswa SMP/bulan. Dan Dompu Rp 200.000/siswa/tahun.
Sebagian pemda juga mengalokasikan dana untuk insentif guru seperti di DKI Jakarta Rp 1-2 juta/bulan, Minahasa Selatan Rp 100.000/bulan, Nunukan Rp 650.000/bulan, Malinau Rp 850.000-1.350.000/bulan, dan Kutai Timur Rp 400.000-1.000.000/bulan.
Namun, ada pula pemda yang tidak mengalokasikan dana dari APBD untuk sekolah/siswa/guru. Sebagian pemda ada pula yang membuat kebijakan sekolah gratis, tetapi dana yang diterima oleh sekolah hanya dana BOS, tidak ada tambahan dana APBD. ”Kesiapan pemda dalam melaksanakan pendidikan gratis tidak hanya ditentukan oleh kemampuan ekonomi daerah tetapu juga ditentukan oleh kemauan dan komitmen Pemda,” kata Suyanto.
Gratis
Sekretaris Jenderal Depdiknas Dodi Nandika mengatakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun harus gratis. Meski gratis, lanjut Dodi, pendidikan dasar harus dilaksanakan dengan tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dimana mutu pendidikan dasar yang dimaksud tetap terjamin, minimal sesuai dengan SNP.
”Pemenuhan SNP ini bisa dilakukan secara bertahap. Sebab secara teoritis, SNP bersifat dinamis dalam arti ambang batas setiap aspek standar sangat mungkin terus meningkat sejalan dengan kemajuan peradaban,” ujarnya.
Menurutnya, meski gratis, namun harus diperhatikan delapan standar nasional pendidikan yakni standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan ketenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.
Deputi Bidang SDM dan kebudayaan Bappenas Nina Sardjunani mengatakan pendidikan dasar gratis bagi semua warga negara telah diamanatkan oleh UUD 45 Amendemen ke-3 Pasal 31 Ayat 2 dan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurutnya, konsep gratis harus dipandang dari penerima layanan pendidikan dan siswa menerima layanan pendidikan dasar tanpa harus membayar di tempat layanan yang disediakan dalam hal ini sekolah.
Nina menilai ada beberapa program seperti BOS efektif telah membebaskan siswa di sebagian besar sekolah utamanya di daerah pedesaan dari kewajiban financial di sekolah. Menurutnya, penerapan SNP tentu berimplikasi terhadap kebutuhan sumber daya yang sangat besar, juga bagaimana menegakkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai persyaratan minimum layanan di tingkat sekolah.
”Komponen untuk meningkatkan SPM adalah personil, infrastruktur, peralatan dan media,” ujarnya.
Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Mardiasmo mengatakan sebetulnya sudah dapat menyelenggarakan pendidikan gratis dengan dana yang berasal dari berbagai sumber seperti DBH, DAU, dan DAK.
Masing-masing sumber dana perimbangan ini saling mengisi dan saling melengkapi seperti PAD juga bisa dipakai sebagai sumber wajar dikdas sembilan tahun yang merupakan tanggung jawab daerah. Persoalannya kini adalah tergantung keinginan kuat dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk merealisasikannya. n
Copyright © Sinar Harapan 2003
Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2008, “Memanusiakan Pendidikan Manusia”
| Sabtu, 03 Mei 2008 | |
|
Oleh : Putera Manuaba, Dosen Universitas Airlangga, Surabaya
Memperingati Hardiknas 2008, rasanya kini kita perlu kembali merenung, apakah arti penting pendidikan masih terpancang kuat atau justru telah tergeser jauh. Pertanyaan tersebut muncul karena dalam realitas empiris sangat tampak fenomena pengembangan pendidikan yang paradoksal. Di satu sisi, memang tampak upaya keras untuk memajukan pendidikan dengan menerapkan sistem yang dipandang representatif dan mutakhir. Namun, di sisi lain, secara tersadari atau tidak, tampak juga pengingkaran terhadap semangat pendidikan. Dalam kilas historis, pemikiran pendidikan yang dulu pernah dilontarkan oleh tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara tampaknya kini semakin pudar. Misalnya saja, generasi kita kini sepertinya semakin asing dengan satu pemikiran tokoh itu, yakni ing ngarsa sung tuladha, ing madya mbangun kersa, tut wuri handayani. Padahal, di dalam untaian kata tersebut tersirat nilai kebijaksanaan pendidikan yang tak hanya berarti kepandaian. Pemikiran tokoh pendidikan kita itu tampak sejalan dengan tokoh-tokoh pendidikan lainnya, seperti Paulo Freire dan Mangunwijaya. Freire pernah menyatakan, pendidikan bertujuan membebaskan, yakni membebaskan dari keterbelengguan, keterkungkungan, dan keterjajahan. Memerdekakan Mangunwijaya juga pernah menyatakan, pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memerdekakan manusia. Ada juga yang menyatakan bahwa pendidikan bertujuan mendewasakan, menghasilkan manusia sebagai agent of change. Tentu masih banyak pemikiran bijak pendidikan lainnya. Namun, berbagai pemikiran tentang pendidikan itu tampaknya belum cukup kuat untuk menghadang arus besar yang memosisikan pendidikan sekadar sebagai wahana guna mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan uang. Akibatnya, indikator keberhasilan pendidikan yang digunakan kemudian hanyalah indikator hasil dan mengabaikan indikator proses. Dalam sebuah tes, misalnya, jika jawaban terakhirnya salah, hasilnya salah semua dan tidak dapat nilai, tak peduli bagaimana prosesnya. Padahal, ada proses yang seharusnya juga dihargai dalam penilaian. Mengapa proses? Sebab, dalam proses, dapat diketahui kemampuan konkret proses-proses menjadi (becoming). Contohnya, tentu menjadi sulit saat guru tak diberi otonomi dalam penilaian siswa. Padahal, gurulah yang senyatanya sehari-hari mengetahui tingkat kemajuan siswanya. Pro-Kontra Pro-kontra atas pelaksanaan ujian nasional (UN) juga masih berlangsung. Sementara itu, penilaian benar-salah dengan teknologi komputer masih mendominasi sehingga menghilangkan peran guru dalam melaksanakan penilaian utuh kepada siswanya. Penilaian dengan komputerisasi memang praktis, tapi sekaligus membuat guru tak dapat melihat sisi-sisi kemanusiaan siswa dalam proses pendidikan. Tentunya, pendidikan bukan hanya perkara bisa atau tidak, benar atau salah. Tidak hanya sebatas itu, pendidikan harus dapat membina dan menghasilkan manusia unggul (man of excellent) yang tidak hilang kemanusiaannya. Yakni, manusia yang pintar, kreatif, inovatif, dan bijak. Dengan kata lain, pendidikan holistik (holistic education). Pendidikan holistik tersebut menuntut pertimbangan perkembangan psikologi manusia. Hakikat pendidikan memanusia adalah pendidikan yang mencerdaskan dan membijaksanakan. Pendidikan yang menjadikan anak pintar sekaligus memiliki personality baik. Pendidikan yang memberikan kesempatan secara proporsional untuk bertumbuh-kembangnya kemanusiaan anak. Karena itu, proses internalisasi primer dan sekunder yang pasti dialami oleh setiap anak manusia juga harus dilalui dengan wajar dalam pendidikan tersebut dan jangan sampai terjadi secara tak wajar. Ketidakwajaran yang terjadi dalam proses pendidikan mungkin dapat menghasilkan manusia-manusia pintar. Tapi, hal tersebut akan melenyapkan keberadaan dirinya sebagai manusia yang memanusia. Jika bangsa ini semakin dipenuhi dengan individu-individu pintar namun tak memanusia, tak memiliki personality baik, tak memiliki jiwa kebangsaan, dan seterusnya, pendidikan tak akan mampu membangun peradaban bangsa yang baik juga. Itu hanya akan terhenti sebagai artefak cita-cita utopis. Jika mengingat lagi pemikiran para tokoh pendidikan seperti Dewantara, Freire, dan Mangunwijaya, aspek pendidikan jelas memberikan sumbangsih terbesar bagi terbangunnya peradaban sebuah bangsa (nation). Tak ada satu pun bangsa beradab di dunia yang dibangun tanpa pendidikan bangsanya. Tak ada bangsa maju di dunia yang mengabaikan peningkatan pendidikannya. Setiap bangsa maju pasti ditopang oleh pendidikan berkualitas. Karena itu, jika sebuah bangsa kurang memperhatikan peningkatan pendidikan, bangsa tersebut pasti terbelakang. Dengan demikian, peningkatan pendidikan menjadi harga mutlak. Dalam bangsa, kita memang harus senantiasa mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan, baik secara top-down maupun bottom-up. (***) |
Delapan Anak Terancam Putus Sekolah
Miskin : Di sinilah Nurmis dengan suami dan sepuluh orang anaknya menjalani hari-hari dengan segala kekurangannya. Nurmis yang hanya mengecap pendidikan hingga kelas 3 SD ini, tak pernah membayangkan bahwa kehidupannya akan dihiasi oleh penderitaan tak berkesudahan. Sebut saja, dari kecil, Nurmis tinggal di gubuk kecil bersama orangtua dan ketiga adiknya, di kawasan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji. Namun sejak 30 tahun lalu, keluarganya pindah ke kawasan Durian Ratus Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo, untuk mengadu nasib. Tapi tampaknya, dewi fortuna belum berpihak padanya, alhasil, perekonomian keluarga Nurmis tak kunjung berubah menjadi lebih baik.
Hingga Nurmis melepaskan masa lajangnya saat berumur 18 tahun dan dipersunting Afrizal, yang hingga kini setia menjadi pendamping Nurmis. “Hidup kami memang morat marit, uda juga tidak tamat sekolah, jadi bagaimana mencari pekerjaan layak, kalau ijazah saja tidak punya,” tuturnya. Kondisi tersebut tak membuat Nurmis dan Afrizal menyerah. Dengan sekuat tenaga mereka bangkit, dengan jalan Afrizal menjadi tukang ojek, dengan penghasilan pas-pasan, hanya Rp40 ribu/hari, itupun harus didapat hingga larut malam. “Karena keterbatasan itu, anak pertama dan kedua saya Zalmon (25) dan Riko (22) hanya bisa mengecap pendidikan hingga SD, saya sedih, tapi mau apalagi, uang tidak ada,” ungkap Nurmis yang tiap hari senantiasa di rumah, karena tak memiliki modal untuk berusaha.
Nurmis sebenarnya tak ingin anak-anaknya putus sekolah, makanya, lima anaknya berusaha dipertahankannya untuk tetap mengecap pendidikan, meskipun uang sekolah mereka sering menunggak. Mereka adalah Witri (19) dan Monalisa (16) yang kini tercatat sebagai siswa Salah satu SMK di Kota Padang, Edrianto (14) siswa kelas satu SMP, Remo (9) kelas 5 SD dan Ade (7) kelas 1 SD. “Tiap bulan mereka sering diusir pulang, karena tak kunjung membayar uang sekolah. Sayalah yang sering menemui guru mereka untuk meminta tenggat waktu membayar, atau tak sedikit sayapun berhutang pada saudara, agar anak-anak tetap bisa sekolah,” ucap wanita yang dijodohkan oleh orangtua ini.
Bagaimana tidak, penghasilan sang suami harus dihemat sebisa mungkin untuk membiayai keluarga besar itu. Untuk makan satu hari saja, Nurmis harus memasak 2 gantang beras, belum lagi lakunya. “Pernah suami saya tidak bekerja sebulan karena sakit, terpaksa saya nunggak di kedai tetangga, dan membayar utang setelah suami saya kerja lagi,” lanjut Nurmis dengan mata berkaca-kaca, pandangannya jauh menembus sawah-sawah yang terhampar luas di belakang rumahnya.
Nurmis bertekad, anaknya harus bisa sekolah tinggi, namun dia sangsi apakah tekad tersebut bisa kesampaian atau tidak. “Sekarang saja uang bulanan Witri dan Mona sudah 3 bulan tak dibayar, padahal sebentar lagi mereka harus ikut ujian, otomatis semua utang harus dibayar. Belum lagi, tahun ini, anak ke delapan saya Azid sudah harus masuk SD, karena usianya masuk 6 tahun, untung saja si bungsu kembar Alan dan Alin masih usia balita, sehingga belum perlu biaya sekolah,” tandasnya.
Ketika menceritakan belanja anak-anaknya, Nurmispun tak kuasa menahan tangis. Bayangkan saja, anaknya yang sudah SMK, hanya dibekali uang jajan Rp3.000, sementara yang masih SMP dan SD hanya diberi antara Rp1.000 hingga Rp2.000. “Kalau anak saya yang SMK, diberi tambahan ongkos, sedangkan yang lain harus jalan kaki menuju sekolah,” tutur Nurmis terbata-bata. Hanya satu yang sedikit membuat Nurmis bangga, yaitu prestasi anak-anaknya yang selalu masuk sepuluh besar. Bahkan Monalisa, termasuk juara di kelasnya. “Sangat sayang sekali, kalau mereka sampai putus sekolah,” keluh Nurmis. Ketika sedang bercengrama dengan Padang Ekspres, sang suami Afrizal (52) tiba, ya…hari sudah menunjukkan pukul 12.00 WIB, sudah saatnya makan siang. Afrizal akan pulang sejenak untuk mengisi perut, sebelum kembali bakureh.
“Saya belum dapat uang hari ini, sabar ya buk,” kata Afrizal sembari menggendong si kembar seolah ingin melepas kepenatan mencari uang. Nurmispun bergegas menyediakan nasi dan lauk. “Di sini, kami makan alakadarnya, kadang dua kali sehari, kadang sekali saja, tergantung hasil narik ojek,” ujar Afrizal, yang langsung melahap nasi bersambal ikan teri dan sayur kangkung. Sama dengan Nurmis, Afrizal juga bertekad untuk selalu membawa uang banyak, agar anak-anaknya bisa tetap mengecap pendidikan, dan menggapai cita-cita mereka. Tapi hingga saat ini, memang kendala ekonomi masih mengganjal, di tambah lagi minat masyarakat naik ojek cenderung rendah. “Kalau hanya mengandalkan penghasilan saya, apa bisa,” ujar Afrizal.
Susu Diganti Air Gula
Anak Nurmis yang jumlahnya mencapai 12 orang, namun sayang dua diantaranya meninggal saat kecil tersebut, tak pernah menjadi beban bagi Nurmis dan Afrizal, karena mereka menganggap anak adalah anuge rah. “Sejak kelahiran anak kedua saya, sebenarnya saya sudah berusaha KB, tapi tak satupun alat KB yang cocok untuk saya, makanya saya putuskan untuk tidak KB,” ujar Nurmis. Selain itu, karena keterbatasan ekonomi, sejak kecil, seluruh anak Nurmis tak pernah mencoba merasakan susu formula. Hingga umur 1,5 tahun mereka hanya mengecap ASI. “Kalau sudah lewat 1,5 tahun mereka berhenti minum ASI. Dan saya beri saja air gula melalui botol susu. Kalau dipaksakan memberi susu formula, bisa-bisa kami tidak makan,” tambahnya. Untungnya, anak-anak Nurmis tak pernah rewel, dan menerima apapun yang diberikannya, saya sangat sayang mereka.
Sering Numpang
Kesederhanaan rumah Nurmis yang hanya memiliki dua kamar, satu ruang makan dan satu dapur terbuka itu, membuat anak-anak Nurmis seringkali tidur menumpang ke rumah kerabat, yang tinggal bersebelahan dengannya. Namun apa boleh buat, rumah yang juga menjadi korban kegarangan gempa September 2007 tersebut, masih berupa dibangun Nurmis dan sang suami. “Dulu di sini rumah gubuk, namun kami menabung receh demi receh untuk membangunnya menjadi lebih baik, tapi hingga kini belum kesampaian,” kata Nurmis, sambil memperlihatkan bagian rumahnya yang sempat ambruk saat gempa tersebut. Rumah yang juga ditempeli stiker Rumah Tangga Miskin (RTM) tersebut, juga tak pernah mendapatkan bantuan. “Kalau saja saya diberi bantuan modal, maka cita-cita saya dan suami untuk menyekolahkan anak setinggi-tingginya akan lebih berpeluang tercapai,” pungkas Nurmis yang diaminkan oleh Afrizal.(rahmi amalia)
