Studio 42c Sumatera Barat

Oleh : Fuad Madarisa, Staf pengajar Pascasarjana Unand Padang
Apa perkembangan pemikiran pembangunan yang mengemuka selama satu dekade terakhir ?.  Sepuluh tahun semenjak reformasi memberikan sejumlah trend pembangunan pada kita. Kecendrungan yang terjadi, antaranya adalah; Pertama, menguatnya wacana civil society – atau masyarakat madani. Pergeseran nampak menuju kepada peran lebih besar dari masyarakat sipil dalam kerangka kehidupan negara yang lebih demokratis.

Kedua,  arah dan fokus membahas pembangunan yang berbeda.  Sebelumnya berkutat terutama tentang pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Kini justru mengupas persoalan kemiskinan dan wilayah pedesaan.  Selanjutnya pembangunan yang tidak bias kota atau meluber dan berat kekota. Berikutnya upaya untuk memberi penghargaan pada dimensi lingkungan hidup dan generasi masa datang. Ketiga, perencanaan terpusat melonggar menuju lebih fleksibel dan partispatif. Keputusan perencanaan lebih banyak terjadi di daerah. Partisipasi stakeholders dalam proses perencanaan juga semakin penting. Mereka mendapatkan akomodasi dalam pengambilan kebijakan publik, melalui pembukaan ruang atau payung aturan baru.

Keempat,  kebebasan pers dan berpolitik semakin besar. Sebaliknya,  ini membawa pada mengecilnya tekanan bagi upaya mengusung aspirasi masyarakat. Buktinya, partai dan media massa tumbuh bagai cendawan dimusim hujan.  Kelima, bertambahnya kiprah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Walau sempat terpangkas ketika peristiwa merdekanya Timor Leste, LSM memainkan peran lebih besar pula. Baik tingkat lokal, nasional ataupun internasional.

Semua gejala ini mengacu pada sejumlah esensi; (a) otonomi pengambilan keputusan, (b) semakin percaya dan tergantung pada kemampuan sendiri, (c) partisipasi langsung masyarakat dan (d) proses belajar sosial.  Suatu proses belajar dan berubah yang tidak linear, melainkan ber’siklus’, dimana ‘hari ini lebih baik dari kemarin, esok lebih baik dari hari ini’.  Keseluruhan kecendrungan diatas mengerucut kepada satu kata, yaitu; “pemberdayaan”.

Nampaknya, upaya dan cita-cita untuk berdaya mengusik paradigma atau pandangan pembangunan yang dominan selama ini. Sebab pemberdayaan masyarakat, tidak hanya seperti pemahaman tentang pembangunan – sosial, ekonomi, kemiskinan dan lingkungan – belaka. Pemberdayaan, juga menempatkan kakinya pada basis moral, etika dan budi pekerti. Sehingga, pemberdayaan termasuk dalam upaya penerapan demokrasi, ekonomi berkeadilan, kesamaan hak dan keberlanjutan bagi generasi mendatang. John Friedman menyebutnya sebagai ‘the politics of alternative development’.

Bagi Kuntowidjojo, dengan basis moral dan etika itu, maka, pemberdayaan suatu masyarakat hanya bertolak dari tiga konsep nilai; ’humanisasi, liberasi dan transendensi’. Sebab manusia terbaik, dasarnya memang konsep nilai ini. Simak kutipan berikut; “Kamu adalah umat yang paling baik, yang dilahirkan bagi manusia. Kamu menyuruh melakukan yang benar (humanisasi), dan melarang yang mungkar (liberasi). Dan kamu beriman kepada Allah (transendensi). Sekiranya ahli Al-Kitab beriman, tentu lebih baik baginya. Diantara mereka ada yang beriman, tapi kebanyakan mereka melanggar perintah Tuhan (Q; 3:110).  Wahyu, oleh karena itu, merupakan sumber kebenaran yang perlu kita terapkan dan temukan dalam dimensi ruang dan waktunya.

Namun pemberdayaan tidak bakal menggantikan semua yang telah ada. Tujuannya agar ada upaya mengakomodasi kepentingan kelompok masyarakat yang terabaikan untuk masuk kedalam proses pengambilan kebijakan ekonomi dan politik. Ada penghargaan dan pembukaan peluang mereka sebagai manusia dan masyarakat dalam proses pembangunan itu. Dalam perspektif ini, kelompok kelompok masyarakat memainkan peran vital dan penting.

Karena itu, dengan menguatnya paradigma pemberdayaan, kita membutuhkan cara cara menumbuhkan, memelihara dan memfasilitasi kegiatan kelompok. Katakanlah, semacam buku petunjuk ’seperti cara memasak’ yang detil. Buku itu mampu menyajikan cara cara bekerja dan belajar bersama kelompok. Sehingga, pada gilirannya lembaga, institusi atau kelompok mampu menghasilkan kinerja yang memperbaiki anggota dan bangsa ini. Bukan sebaliknya, anggota terjebak dalam struktur, yang menjadikan mereka budak hierarki lembaga. Lalu, bekerja tanpa banyak menggunakan ‘kepala’, karena tidak ada yang sanggup merubahnya. ***

Persoalan-persoalan ini mencuat dalam diskusi “Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan LSM” yang diselenggarakan oleh Aliansi LSM Jakarta di Kantor LP3ES, Jakarta, Selasa (16/9). Pembicara dalam diskusi ini adalah Laode Ida dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Fakhrulsyah Mega dari Jaringan Independen Masyarakat Sipil untuk Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan (JARI), dan Hans Antlov dari Ford Foundation.

Menurut Laode, selama ini LSM hanya terjebak dalam masalah administrasi seputar pertanggungjawaban keuangan mereka terhadap lembaga-lembaga donor. Padahal, LSM memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Oleh karena itu, LSM sebenarnya juga memiliki kewajiban guna mempertanggungjawabkan masalah keuangan ini kepada publik.

Ada dua cara pertanggungjawaban, yakni menjelaskan kepada publik melalui media massa tentang berapa dana yang mereka terima dan dari lembaga-lembaga donor mana saja. Kedua, mereka juga perlu mempertanggungjawabkan melalui laporan tahunan kepada publik tentang program-program yang telah mereka lakukan.

“Sekarang ini banyak LSM kuning yang menjadi project hunter. Mereka hanya mengejar proyek-proyek saja. Mereka kebanyakan berkantor di Gedung Badan Perencana Pembangunan Daerah. Ini sungguh berbahaya, jika LSM sudah berkonspirasi dengan pemerintah. Bagaimana mereka mau mengkritik pemerintah untuk melakukan good governance kalau LSM sendiri terlibat dalam proyek-proyek bad governance,” jelas Laode.

Pendapat senada diungkapkan oleh Fakhrulsyah dan Hans Antlov. Fakhrulsyah menjelaskan bahwa publik berhak tahu atas laporan kinerja LSM. Pertanggungjawaban publik ini jangan dipandang sebagai upaya untuk mendapat proyek baru, tetapi LSM harus memandangnya sebagai kewajiban. Dengan begitu, interaksi politik antara LSM dan masyarakat tercipta.

Hans Antlov mengatakan, jika melihat definisinya, LSM harus bersifat sukarela, independen, nirlaba, dan tidak boleh melayani kepentingan sendiri. Namun, sifat-sifat yang mempertegas definisi LSM ini sering kali dilanggar. Salah satu buktinya, banyak sekali LSM hanya mengejar proyek dan banyak pula yang menjadikan pekerjaan di LSM sebagai sebuah mata pencaharian yang mendatangkan keuntungan. (vin)

Padang, Padek– Kesiapan sekolah-sekolah yang berada di zona merah terhadap siaga bencana betul-betul menjadi pertanyaan. Dari dua sekolah yang dikunjungi Padang Ekspres kemarin, yakni SD19 Air Tawar Barat, serta SD 52 Parupuk Tabing, nampak ketidaksiapan melaksanakan simulasi gempa dan tsunami secara rutin.  Bahkan untuk SD 52 Parupuk Tabing, pengetahuan dan

pemahaman tentang evakuasi dan penyelamatan diri terhadap bencana, hanya diserahkan kepada guru olahraga saja. Kepala sekolah pun nampak bingung ketika ditanya tentang programnya terkait siaga bencana, serta perihal tidak adanya peta jalur evakuasi terpampang di sekolahnya. Tuti Sri Juwita, Kepala SD 52 Parupuk Tabing, menjelaskan sejak menjabat sebagai kepala sekolah sejak delapan bulan lalu, ia memang belum merutinkan simulasi bencana.

Selama itu, SD ini belum pernah melakukan simulasi secara menyeluruh.“Simulasi hanya dilakukan guru olahraga sewaktu jam pelajarannya. Kebetulan yang  ikut pelatihan tentang gempa dan tsunami, baik pengetahuan untuk antisipasi dan evakuasi hanya beliau seorang. Sedangkan peta jalur evakuasi, saya tidak tahu apakah dikasih Pemko atau dibuat sekolah,” kata Tuti di ruangannya kemarin. Berdasarkan informasi yang didapat dari guru sekolah yang mengajar, mereka memang tidak memberikan pengetahuan kepada siswa terkait penyelamatan dan evakuasi, seandainya terjadi bencana gempa dan tsunami. Bahkan sebagian dari mereka merasa takut kalau harus menyingung hal itu selama proses belajar mengajar (PBM). Seolah-olah bencana gempa dan tsunami benar-benar akan datang.

Lain halnya, di SD 19 Air Tawar Barat. Kendati sudah sering melakukan simulasi, diakui masih belum secara kontinu. Di SD ini, setiap guru mata pelajaran dan guru kelas sudah terlibat langsung dalam memberikan pemahaman kepada siswa tentang pengetahuan dan pemahaman akan bencana gempa dan tsunami, termasuk antisipasi, evakuasi dan tips menghadapi bencana. Kepala SD 19 Air Tawar Barat, Nurmainis didampingi guru agama, Murniati, serta guru olahraga Remonsyah, mengatakan rata-rata muridnya sudah tahu apa yang harus dilakukan seandainya terjadi bencana seperti gempa atau tsunami.  Sebagai sekolah yang jaraknya tidak begitu jauh dari pantai, diakui Nurmainis, jalur evakuasi yang paling dekat adalah ke Univeristas Negeri Padang dan SMA Pertiwi. Sebab kedua lembaga pendidikan itulah memiliki bangunan-bangunan bertingkat yang agak tinggi.

“Ketika terjadi gempa, mereka kita minta berlindung dibawah meja, sedangkan meja belajar sudah banyak yang rapuh. Selain itu, dari enam kelas yang ada, lantainya pun banyak berlobang. Takutnya ketika mereka lari akan terperosok ke lobang,” katanya sambil menunjukkan sebuah kelas yang lantainya penuh lobang. Kalau memang Pemko komit untuk mengefektifkan program siaga tsunami, Murmainis minta selain teori, mereka juga diberi sarana dan prasarana. Seperti tenda, megaphone (pengeras suara), pelampung serat lainnya, serta perbaikan pada fasilitas sekolah. “Sehingga sewaktu terjadi bencana sarana dan prasarana itu bisa langsung dimanfaatkan. Tidak harus menunggu-nunggu,” pungkasnya. (pl6)

Kondisi-kondisi struktural ini diperburuk oleh berbagai masalah sosial dan kultural, terutama ketegangan-ketegangan etnis dan agama yang secara potensial eksplosif dan mudah dipolitisir. Secara historis, ekonomi negara ini secara substansial kurang mendapat perhatian pada zaman Orde Lama (1945-1966), karena urgensi perjuangan-perjuangan pasca-kemerdekaan.

Perhatian Indonesia banyak dicurahkan kepada perjuangan melawan Belanda, yang kembali ke kepulauan ini antara 1945 dan 1949 guna menancapkan kembali kekuasaan kolonialnya. Energi bangsa juga terserap oleh konflik-konflik antar faksi di negara baru ini, khsusnya antara kekuatan-kekuatan komunis dan non-komunis di tahun-tahun terakhir pemerintahan Orde Lama. Indonesia sangat terkena dampak oleh dua ideologi dunia pada masa Perang Dingin: kapitalisme/liberalisme dan sosialisme/komunisme.

Sebagai sebuah negara eks-koloni yang sangat ingin mencicipi kebebasan, Indonesia sangat rentan terhadap hegemoni global Amerika. Negara ini mengadopsi sistem pemerintahan federal yang bertahan hidup sangat pendek yang dipaksakan oleh Belanda (1949-1950), dan kemudian mencoba sistem pemerintahan liberal (Demokrasi Parlementer (1950-1957)).

Minangkabau yang terletak di pantai barat pulau Sumatera dengan daerahnya mempunyai pantai selain daerah pedalaman, menyebabkan orang Minangkabau memberikan dua konsep pengertian tentang daerahnya, yaitu adanya konsep rantau dan darek. Rantau merupakan daerah perluasan dari Minangkabau asli dan darek adalah daerah inti dari Minangkabau, di daerah ini terdapat tiga luhak yaitu luhak agam, luhak tanah datar dan luhak lima puluh koto.

Dengan adanya dua konsep pengertian mengenai daerahnya orang Minangkabau itu pada hakikatnya adalah orang-orang bergerak, dapat dilihat dari suatu tradisi yang unik dalam masyarakat Minangkabau yaitu merantau. Inti dari merantau sebenarnya memang bergerak, yaitu perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Bagi orang Minangkabau merantau ini punya dua pengertian yaitu perantauan mental dan perantau fisik.

Pendidikan barat merupakan produk dari kebudayaan barat, karena salah satu dari isi kebudayaan itu yang secara universal adalah sistem pengetahuan. Kebudayaan barat bersumber pada kebudayaan kesukuan Jerman dan agama yahudi Kristen. Pendidikan yang seperti inilah yang berkembang di barat.

Seiringan dengan diperkenalkannya pendidikan sekuler di Minangkabau pendidikan ini juga terbawa. Minangkabau yang daerahnya dan peduduknya telah lama mengenal dan menganut agama Islam sekarang berurusan dengan pendidikan barat, sekuler.

Akibat dari pendidikan yang diadakan di sekolah raja adalah munculnya orang-orang yang mulai terbuka pemikirannya terhadap berbagai kepincangan yang terjadi dalam masyarakat. Ilmu yang mereka dapat membuahkan cara-cara berpikir yang kritis pada mereka, terhadap lingkungan yang selama ini mereka diamkan saja. Dan juga terhadap adat istiadat yang telah lama melingkupi mereka dan kekuasaan Belanda, yang menguasai negeri mereka.

Sebelum munculnya golongan schakel society, di Minagkabau telah ada dan berkembang dua golongan yang sangat berpengaruh yaitu golongan adat dan kelompok keagamaan. Dengan munculnya golongan schakel society maka ia merupakan golongan ketiga dalam masyarakat Minangkabau. Golongan yang dalam waktu singkat dapat menjadi besar dan berpengaruh. Anggota dari golongan schakel society ini adalah gabungan antara golongan adat dan golongan keagamaan oleh karana itu kehadirannya begitu cepat dapat diterima oleh masyarakat Minangkabau.

Bagi penguasa kolonial kemunculan golongan ini diterima dengan baik, bahkan dibinanya. Selain bertujuan untuk mendapatkan tenaga-tenaga pegawai yang mrah dan hasil pekerjaan yang baik, juga bertujuan untuk menjadikan semacam pengurangan pengaruh dari kedua golongan yang terdahulu. Apalagi pengaruh dari golongan keagamaan.

Tujuan yang utama dari Belanda memupuk golongan schakel society ini adalah untuk mengurangi dominasi kekuatan golongan adat dan kelompok keagamaan dalam hidup dan kehidupan masyarakat Minangkabau. Mereka yang dididik dalam sekolah-sekolah Belanda seakan-akan diperbelanda dan pada mereka seakan-akan dilakukan suatu penipuan kebudayaan. Karena pada mereka diperkenalkan suatu keterasingan berbeda dan tidak bisa siterima dalam kehidupan barat dan juga berbeda dan tidak bisa diterima dari kehidupan asalbya.

Salah satu ciri dari golongan schakel society ini adalah bercirikan kekotaan, telah mengenal ekonomi uang dan pandangan yang bebas. Dengan ekonomi uang manusia terbebas dari keterikatannya pada tanah, mereka bebas berusaha, kebebasan telah berada ditangan mereka.

Dengan dikenalnya kebebasan langkah untuk mencapai kemerdekaan telah dimulai dirintis. Didapatnya kebebasan oleh golongan schakel society dalam lingkungan yang tidak begitu mau bersahabat dangan menerimanya karena pendidikan dan pola pemikirannya yang cenderung kebarat-baratan, dan oleh masyarakat barat yang mendidiknya menyebabkan dari golongan schakel society ini lahir ide dan paham yang baru, ide nasionalisme yang telah melingkup suatu wawasan yang jauh lebih luas dari lokal dan lingkungan yang mengasingkannya. Suatu lingkungan dalam skope nasional. Suatu paham yang sebelumnya tidak pernah menjadi pemikiran dari pemerintah Hindia Belanda.

Timbuhnya ide nasionalisme dari golongan schakel society ini tentu bukan karena ia tidak mendapat tempat kerja, rena ia the marginal man, tetapi juga dilatar belakangi oleh mulai timbulnya kasedaran dalam diri mereka, kesadaran akan rasa senasib sepenanggungan. Kesadaran karena sama-sama dijajah oleh orang lain.

Golongan schakel society yang telah mendapat pendidikan, telah mempunyai suatu cara berpikir yang sistematis merasakan dan melihat adanya kepincangan-kepincangan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau yang makin lama makin jelas. Juarang anatara sipenjajah dengan yang terjajah makin lama makin dalam, kemiskinan semakin menggayuti rakyat Indonesia . Orang-orang Minangkabau yang semula telah bekerja pada Belanda dan yang belum bekerja tetapi telah mendapatkan pendidikan akhirnya sadar, sadr akan harga diri mereka yang telah diinjak-injak oleh Belanda.

Mereka Islam, para penjajah itu kafir. Mereka diperbudak, tapi penjajah itu tinggal enak saja. Tenaga dan tanah rakyat dikuras. Rakyat menderita dan kemiskinan merajalela. Keuntungan-keuntungan pribadi yang semula muncul dalam pikiran kaum intelektual Minangkabau akhirnya berubah menjadi suatu usaha untuk mengangkat kembali harga diri mereka, untuk berusaha menumbangkan kekuasaan bangsa penjajah.

Usaha golongan schakel society ini pada mulanya tidak lebih dari suatu dasar, suatu usaha yang belum berarti untuk mendobrak kekuasaan kolonial yang terorganisir dengan baik. Mereka hanya merupakan embrio gerakan nasionalis yang tmbuh dalam masyarakat Minangkabau. Golongan ini telah meletakkan dasar dari pergerakan nasional, telah memunculkan ide yang bersifat nasional. Mereka golongan schakel society ini adalah ujung tombak dari proses persiapan kemerdekaan negara Republik Indonesia .

Pengaruh yang dibawa oleh golongan schakel society ini sangatlah besar, mereka mempunyai peran penting dalam proses persiapan kemerdekaan Indonesia . Namun, melihat Minangkabau saat ini terutama para pelajarnya yang sangat jauh berbeda dengan golongan-golongan schakel society yang kita banggakan itu. Apakah mungkin akan timbul kembali golongan-golongan terpelajar Minangkabau yang akan membawa perubahan besar bagi negara dan tanah Minangkabau ini? (***)